Hakim se-Jateng Dalami Forensik Digital, Perkuat Kualitas Pembuktian di Persidangan

2026
21
OCT

Hakim se-Jateng Dalami Forensik Digital, Perkuat Kualitas Pembuktian di Persidangan

Oleh : Admin | Dilihat: 172 kali

Semarang – Perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Menjawab tantangan tersebut, sebanyak 85 hakim di wilayah Jawa Tengah mengikuti Sosialisasi Penanganan Pertama Bukti Elektronik Berbasis Forensik Digital bagi Hakim di Pengadilan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Rabu (21/10/2026), di Semarang.

Kegiatan ini dihadiri Direktur Penyidikan Digital, Dr. Ir. Irawati Tjipto Priyanti, M.T., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Suprapti, S.H., M.H., yang hadir mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, perwakilan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, para Hakim Tinggi Karier dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, serta para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Suprapti, S.H., M.H., menekankan pentingnya peningkatan kompetensi hakim dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi dinamika pembuktian perkara.

Pemahaman terhadap bukti elektronik, menurut substansi kegiatan ini, tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga kemampuan hakim menilai keautentikan, integritas, relevansi, dan kekuatan pembuktian informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang diajukan di persidangan.

Hakim tidak dituntut mengambil alih tugas penyidik atau ahli forensik digital. Sebaliknya, pengetahuan teknis tersebut menjadi bekal untuk menguji proses perolehan dan penanganan bukti, memahami hasil pemeriksaan forensik, serta menilai keterangan ahli secara kritis dan proporsional dalam kerangka hukum yang berlaku.
Bukan Sekadar Tangkapan Layar

Salah satu pokok penting dalam sosialisasi ini adalah karakteristik bukti elektronik yang berbeda dari bukti konvensional. Data digital dapat disalin, diubah, dihapus, atau dimanipulasi tanpa selalu meninggalkan perubahan yang mudah dikenali secara kasatmata.
Karena itu, penanganan pertama bukti elektronik menjadi tahapan krusial. Proses tersebut mencakup identifikasi, pengamanan, dokumentasi, preservasi, pemindahan, penyimpanan, hingga pemeriksaan forensik digital. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks persidangan, keberadaan tangkapan layar percakapan, rekaman audio atau video, data telepon genggam, maupun informasi dari sistem elektronik tidak serta-merta menjawab seluruh persoalan pembuktian. Hakim tetap perlu mencermati sumber data, konteks, keterkaitan dengan perkara, serta dukungan bukti lain yang diajukan.
Dengan demikian, penilaian bukti elektronik tidak berhenti pada apa yang terlihat di layar, melainkan juga mempertimbangkan bagaimana bukti tersebut diperoleh, apakah keutuhannya terjaga, dan sejauh mana informasi di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan.

Menjaga Integritas melalui Chain of Custody
Materi sosialisasi juga menyoroti pentingnya chain of custody atau rantai penguasaan bukti, yakni dokumentasi yang memungkinkan proses penguasaan dan perpindahan bukti ditelusuri sejak ditemukan hingga diajukan di persidangan.

Aspek ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kondisi dan riwayat penanganan bukti dapat dijelaskan secara transparan. Dokumentasi yang memadai membantu mengidentifikasi siapa yang menguasai bukti, kapan perpindahan dilakukan, bagaimana kondisi bukti saat diterima, serta tindakan apa saja yang dilakukan selama proses pemeriksaan.

Apabila terdapat persoalan dalam rantai penguasaan, keautentikan, atau integritas bukti, hakim perlu menilai persoalan tersebut secara cermat dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, hasil pemeriksaan forensik digital tidak dapat dilepaskan dari metode pemeriksaan, data yang digunakan, keterbatasan analisis, serta penjelasan ahli. Keterangan ahli membantu menjelaskan aspek teknis yang memerlukan keahlian khusus, sedangkan penilaian terhadap fakta dan penerapan hukumnya tetap menjadi kewenangan hakim.

Menghubungkan Teknologi dengan Pembaruan Hukum Pidana
Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman mengenai kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, serta keterkaitan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pembaruan hukum pidana nasional.
Pemahaman hukum materiil harus berjalan seiring dengan kecermatan dalam pembuktian. Hakim perlu menghubungkan fakta yang terungkap di persidangan dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, termasuk ketika pembuktian melibatkan data elektronik, hasil pemeriksaan forensik, keterangan saksi, dan pendapat ahli.

Pendekatan tersebut diharapkan mendukung proses pemeriksaan perkara yang lebih terukur, objektif, dan berimbang, tanpa mengesampingkan hak-hak para pihak serta prinsip peradilan yang adil.

Paparan, Tanya Jawab, dan Bedah Kasus
Kegiatan menghadirkan narasumber Hari Purwadi, S.Kom., M.TI., dan Yake Ashari Sudibyo, S.Kom., dari Direktorat Penyidikan Digital, serta Izazi Mubarok, S.ST., M.Sc., dari Asosiasi Forensik Digital Indonesia.

Jalannya sesi materi dan diskusi dipandu oleh moderator Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dari Mahkamah Agung RI, serta Revani Saputra, S.Kom., dari Direktorat Penyidikan Digital.

Rangkaian kegiatan meliputi paparan mengenai urgensi penanganan pertama bukti elektronik, dasar-dasar forensik digital, sesi tanya jawab, serta sharing session mengenai tantangan terkini dan praktik penanganan bukti elektronik, termasuk pembahasan kasus yang berkaitan dengan forensik digital. Kegiatan juga dilengkapi dengan pre-test dan post-test sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran.

Melalui diskusi dan pembahasan kasus, peserta diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai persoalan yang mungkin muncul dalam pemeriksaan perkara, mulai dari keaslian bukti digital dan kemungkinan manipulasi hingga penilaian terhadap metode pemeriksaan serta keterangan ahli.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas hakim dalam menghadapi perkembangan pembuktian di era digital. Kemajuan teknologi menuntut peradilan untuk terus beradaptasi, dengan tetap berpegang pada independensi hakim, ketelitian, integritas, dan penerapan hukum secara bertanggung jawab.

Pada akhirnya, teknologi forensik digital merupakan instrumen pendukung dalam proses pembuktian. Penggunaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat agar perkembangan teknologi berjalan seiring dengan upaya mewujudkan putusan pengadilan yang berkualitas, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Humas PT Jawa Tengah)

1

2

3

4

Statistik Pengunjung

Hari Ini 3,484
Kemarin 1,371
Total 102,496
Online 40
×