Laporan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik

22 Feb

DASAR PELAYANAN INFORMASI DI KANTOR PERADILAN

1. SK Ketua Mahkamah Agung RI No : 1-144/KMA/SK/I/2011 dan LAMPIRAN SK 1-144 tentang PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DI

    PERADILAN.

    Secara Umum Prosedur Pelayanan Informasi Di Pengadilan Terdiri Dari:

        - Prosedur Biasa; dan

        - Prosedur Khusus.

    1. Prosedur Biasa Digunakan Dalam Hal :

        - Permohonan Disampaikan Secara Tidak Langsung, Baik Melalui Surat atau Media Elektronik;

        - Informasi yang Diminta Bervolume Besar;

        - Informasi yang Diminta Belum Tersedia; atau

        - Informasi yang Diminta Adalah Informasi yang Tidak Secara Tegas Termasuk Dalam Kategori

          Informasi yang Harus Diumumkan atau Informasi yang Harus Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses Publik atau Informasi yang Secara

          Tegas Dinyatakan Sebagai Informasi yang Rahasia Sehingga Harus Mendapat Izin dan Diputuskan Oleh Pejabat Pengelola Informasi

          dan Dokumentasi (PPID).

    2. Prosedur Khusus Digunakan Dalam Hal Permohonan Diajukan Secara Langsung dan Informasi yang Diminta :

        - Termasuk Dalam Kategori yang Wajib Diumumkan;

        - Termasuk Dalam Kategori Informasi yang Dapat Diakses Publik dan Sudah Tercatat Dalam Daftar Informasi Publik dan Sudah Tersedia

           (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau Pengadilan lain);

        - Tidak Bervolume Besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau

        - Perkiraan Jumlah Biaya Penggandaan dan Waktu yang Dibutuhkan Untuk Penggandaan Dapat Dilakukan Dengan Mudah.

2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, hak-hak pemohon informasi

    diantaranya :

    1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

    2. Setiap Orang berhak :

        - Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

        - Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

        - Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau ,

        - Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang undangan.

    3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;

    4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat

        hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang ini;